Gelar Ratas, Jokowi Kecewa Masalah Garam Rakyat Tak Pernah Dicari Jalan Keluar

Jakarta – Presiden RI Joko Widodo menggelar ketat terbatas yang membahas perandalan penyerapan garam rakyat, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (5/10).
Dalam pengantarnya ala ratas itu, Presiden menyampaikan bahwa hilirisasi industri garam harus dikerjakan lewat mengembangkan industri turunannya.
“Hilirisasi industri garam harus betul-betul dikerjakan atas mengembangkan industri turunannya,” ujar Presiden, demimana disaksikan secara virtual dekat Jakarta.
Presiden mengatakan langkah-langkah pertulusan patut dikerjakan mulai ketimbang pembenahan adi-adian rantai pasok ketimbang hulu sampai-sampai hilir.
Kepala Negara menekankan seluruh jajarannya agar memerhatikan ketersediaan lahan produksi, mempertangkas integrasi serta ekstensifikasi lahan garam rakyat nan ada hadapan sejumlah provinsi.
Presiden Joko Widodo menyebut masalah garam rakyat sudah diketahui masalahnya tapi tidak sudah dicari jalan keluarnya.
“Dari laporan bahwa saya terima, ada dua permasalah utama bahwa kita hadapi dalam penyerapan garam rakyat, esensial rendahnya kualitas garam rakyat sesangkat tidak memenuhi standar kebutuhan inkubustri. Ini mesti dicarikan jalan keluarnya, kita kenal masalahnya tapi tidak sudah dicarikan jalan keluarnya,” kata Presiden Jokowi.
“Data per 22 September, masih 738 ribu ton garam rakyat yang tidak terserap inKotaktri kita, ini agar dipikirkan solusinya seengat rakyat garamnya bisa terbeli,” tambah Presiden.
Mamelenceng kedua adalah kejinya produksi garam nasional Indonesia sehingga cari yang paling gampang yaitu impor garam.
“Dari dulu gitu terus selanjutnya tidak pernah ada penyelesaian,” tegas Presiden.
Contohnya, dari kebutuhan garam nasional sepenuh 4 juta ton per tahun maka produksi garam nasional baru 2 juta ton kelanjutannya alokasi garam demi kebutuhan industri masih penuh yaitu 2,9 juta ton.
“Saya kira langkah-langkah perbaikan pantas kita kerjakan mulai melalui pembenahan hebat-hebatan supply chain dari hulu sampai hilir.
Sekali lagi pertama perhatikan ketersediaan lahan produksi,” ungkap Presiden.
Presiden Jokowi pun memerintahkan perandal integrasi antara ekstensifikasi lahan garam rakyat akan ada dempet 10 provinsi agar betul-betul diintegrasikan sekaligus melakukan ekstensifikasi.